Dilema Mahar Politik

Dilema Hal Tabu.

Sobat kayu mati sekalian, apa yang menurut kalian lebih condong ke depan antara hak dan kewajiban? Apakah hak yang dipenuhi kewajiban? Atau kewajiban ada karena hak yang terpenuhi?

Ambil selembar contoh, kita mendapatkan gaji dari apa yang kita kerjakan, atau kita mengerjakan pekerjaan karena kita akan dapat gaji? Antara kerjaan dan gaji sebenarnya setipis kertas senilai 100 ribu. Sebab, kedua bisa didapatkan bersamaan saat kita dapat kesempatan. Namun, bisa juga hak yang kita dapat bukan dari kewajiban yang kita penuhi. Segitu pun, kadang kewajiban sudah kita penuhi tapi hak kita tak kunjung datang.

Namun, kita bisa saja renungkan lebih dalam. Bahwa kita tak butuh hak maupun kewajiban. Sebab janji Tuhan jelas di kitab suci. Bahwa kita sebagai hamba nya, sudah dijamin oleh Tuhan, tinggal kita mau tidak.

Mahar Politik.

 Jika kita sudah paham akan hak dan kewajiban, maka kita bisa lebih mudah mencerna istilah 'haram' yang dibolehkan, yakni Mahar Politik. Yang sangat beririsan dengan kaidah hak dan kewajiban itu sendiri.

Mahar Politik diabsahkan oleh organisasi politik, tempat ia bermalas-malasan. Besaran nilai nya tentu sangat bervariatif tergantung posisi mana yang lebih membuat air liur deras mengalir.

Jika ditarik garis merah, maka organisasi menetapkan besaran nilai Mahar Politik juga tidak semau dengkulnya sendiri. Beberapa lembar kertas berhias tanda tangan kontrak, juga perlu uang untuk pengadaannya. Serta kantong-kantong pemberi mandat di atas nya juga perlu diisi, yang pasti bukan hanya janji tapi bukti. Yang berbanding tegak lurus pada saat ia nanti berkampanye.

Amplop Tanpa Warna Putih.

Saat janji tidak ditepati, dan saat ditagih jawabannya hanya plonga-plongo. Maka, disitulah perlahan membentuk aliansi yang kerjaannya mensomasi orang lain.

Segelintir orang menyebutnya sebagai bagian dari politik, tapi aku pribadi lebih suka meneriaki jatah preman. Betapa tidak, yang seharusnya mikirin orang yang memilih dia, perihal kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, pangan dan papan. Ia habiskan untuk cara mengembalikan modal saat ia sebelum dilantik.

Dan diperparah lagi, itu hampir semua baik via independen maupun kroyokan, sama-sama berAmplop dan nilai transferan kepada para pungli di meja penuh bau korupsi.

Closing.

Aku tidak pernah menyertakan nama, instansi, bahkan organisasi massa. Sebab, jika celotehan ini hanya menjadi cuitan riuh, aku tak menyudutkan siapapun. Jika nantinya ada yang merasa, ya itu hak dia sebagai seorang manusia. Tak menutup kemungkinan, mahar politik akan tetap menjadi budaya yang melekat pada pengadatan dunia politik di tanah ini.